JAKARTA-Dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021, pemerintah melakukan terobosan (extra mile) dengan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO).
Keempat CSO itu yakni, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS).
Dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini (18/6), CSO menyampaikan beberapa isu yang menjadi kendala penyelesaian konflik agaria.
Kendala tersebut, antara lain indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan dan kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria.
“Saya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima TNI & Kapolri agar menjaga kondusifitas lokasi-lokasi yang menjadi prioritas di tahun 2021, agar tidak terjadi kriminalisasi warga. Kita sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama,” jelasnya.
“Silakan momentum ini dimaksimalkan untuk percepatan. Perkembangan penanganan dan penyelesaian konflik lahan akan disampaikan secara berkala kepada Presiden. Menurut target Presiden, tahun ini minimal 50% konflik agraria yang diajukan CSO bisa selesai,” tegas Moeldoko.
