JAKARTA-Sejumlah pengamat ekonomi menilai Presiden Joko Widodo kini lebih realistis dalam menetapkan target asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sejumlah pos asumsi yang dibuat mencerminkan kondisi perekonomian yang saat ini tengah terjadi.
Pendapatan dari penerimaan pajak diperkirakan Rp1.495,9 triliun, lebih rendah dibandingkan APBN-P 2016 yang sebesar Rp1.359,1 triliun. Sementara itu dari sisi belanja, secara umum juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,60% dibandingkan APBN-P 2016. Komponen belanja yang mengalami penurunan terbesar adalah belanja hibah, turun sebesar 74,15%, belanja utang luar negeri turun 8,63%, belanja subsidi turun 1,62%, dan belanja non kementerian/lembaga turun sebesar 1,23%.
Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo mengatakan, pemerintah cukup berani merencanakan pemangkasan terhadap alokasi belanja kementerian/lembaga.
Diketahui, belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp758,4 triliun lebih rendah dibandingkan pagu APBN-P 2016 yang sebesar Rp767,8 triliun atau turun sebesar 1,24%.
Data sementara, kementerian/lembaga yang mengalami pemangkasan belanja terbesar di antaranya Kementerian Perhubungan, dari Rp105,6 triliun menjadi Rp97,1 triliun, Kepolisian RI dari Rp79,3 triliun menjadi Rp72,4 triliun, Kementerian Pendidikan dari Rp43,6 triliun menjadi Rp38,9 triliun, dan Kementerian Kesehatan dari Rp58.3 triliun menjadi 62,7 triliun.
