Rejim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara kita untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna untuk kepentingan Indonesia.
Terutama dalam pemaksaan membuka keran impor, pasal-pasal dalam WTO (dan juga perjanjian perdagangan bebas, FTA) jelas menggerus kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga domestik hancur.
“Secara khusus terkait rencana Pertemuan APEC dan WTO, dimana Indonesia sebagai tuan rumah, kami meminta presiden maupun DPR untuk tidak menggunakan momentum tersebut untuk meliberalisasi sektor-sektor strategis nasional dengan mengikatkan diri diberbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA), termasuk pangan dan pertanian yang akan memperkuat penindasan dan pemiskinan,” tegas dia.
Karena itu, dia mendesak rakyat Indonesia terlibat aktif melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan diseluruh sektor dengan melaporkan berbagai kerugiannya kepada institusi pemerintah.
”Perlawanan terhadap WTO ini akan juga menjadi perlawanan terhadap perjanjian perdagangan bebas lainnya yang merugikan kepentingan rakyat,” kata dia.
