Hingga saat ini, pemerintah setidaknya memiliki tiga struktur pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman luar negeri milik pemerintah, pinjaman luar negeri BUMN, dan pihak swasta.
Kamru menilai ketiganya perlu dikompilasi menjadi sebuah strategi kebijakan untuk bisa menata ulang skenario pinjaman luar negeri pemerintah dan BUMN dengan sektor swasta.
“Seharusnya obligasi internasional cukup dilakukan jika diperlukan untuk pembiayaan yang sifatnya memenuhi kewajiban valas, atau menambah cadangan devisa. Kita perlu menghindari crowding obligasi pasar domestik kita. Komitmen-komitmen itu bisa dilakukan jika ada upaya bersama dari stakeholder nasional, khususnya Kemenkeu,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.
Dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan perlu adanya sinergi kebijakan fiskal dengan sektor riil.
Hal tersebut diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan fiskal tetap terjaga.
Sebab hingga saat ini, DSR memperlihatkan pemanfaatan utang luar negeri pemerintah yang masih menggerakan sektor riil, khususnya ekspor.
Komentari tentang post ini