Pemerintah Inginkan Petani dan Nelayan Punya Gadget

BANTEN-Pemerintah menginginkan seluruh kegiatan di sektor informal, mulai petani atau nelayan dilengkapi dengan gadget yang memiliki software pendukung pekerjaan mereka. Sat ini, hampir semua nelayan pegang handphone. Sehingga mereka membutuhkan aplikasi untuk mengetahui cuaca dan tempat ikan. “Ivestasi memang harus dibuka seluas-luasnya. Sudah saatnya industri-industri konvensional mendapatkan sentuhan teknologi untuk membuatnya tidak ketinggalan zaman. Akan ada banyak orang yang dapat terbantu jika ada aplikasi-aplikasi baru yang dibuat untuk membantu masyarakat, seperti aplikasi untuk menduga cuaca untuk petani atau aplikasi untuk nelayan,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Temu Kreatif Nasional dan meresmikan Indonesia Convention Exhibition (ICE), yang berdiri di atas lahan seluas 22 hektar di dalam kawasan pengembangan komersial BSD City, Serpong, Banten, Selasa (4/8).
Ia berharap, aplikasi-aplikaai seperti itulah yang nantinya bisa membantu rakyat kecil agar bisa meningkatkan pendapatannya. “Tahun 1980-an kita tahu harga cabai dari radio, saya kira seperti ini bisa diubah dengan aplikasi, agar semua yang bisa berhubungan dengan ekonomi kecil bisa diangkat lewat kreativitas yang ada,” ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan sebuah roadmap tentang bagaimana pengembangan e-commerce di masa depan. “Saya sudah janji pada Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) untuk anggaran akan kami berikan dukungan penuh agar bisa betul-betul memberikan manfaat buat kita semua,” katanya.
Untuk menutup sesi dialog ini, Jokowi diminta untuk menuliskan sebuah pesan untuk menjadi semangat dari industri kreatif. Jokowi menuliskan pesan ke sebuah tablet, “Era ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia”.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Gojek, Nadiem Makarim menyebutkan dalam waktu 5 – 10 tahun ke depan, tuntutan software engineer akan sangat tinggi. Sayangnya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah justru terasa membatasi dan menyulitkan para pelaku e-commerce.
Karena itu, Nadiem berharap, pemerintah akan memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerima modal, baik modal dari lokal maupun dari internasional. Dengan begitu, diharapkan perusahaan-perusahaan akan dapat berkembang dengan lebih cepat. “Para perusahaan startup memerlukan kebebasan untuk mendapatkan investasi dari domestik maupun luar negeri, agar mereka dapat berkompetisi. Setelah sebuah perusahaan startup berada di level tertentu, mereka memerlukan kebebasan ini. Dengan begitu, diharapkan, akan ada Uber-nya Indonesia, Alibaba-nya Indonesia, hingga Google-nya Indonesia,” kata Nadiem.