Pemerintah Jaga APBN Agar Tetap Sehat dan Berkualitas

JAKARTA-Pemerintah senantiasa menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. “Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial,” ujar Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, , di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI, di ruang Nusantara, Gedung MPR, DPR, dan DPD-RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden mengakui, jika kebijakan yang diambilnya di awal pemerintahan tidak populer. Hal ini dianggap pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik Presiden memaksanya bertindak untuk menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah awal yang ditempuh, kata Presiden Jokowi, adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).”Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif,” tegasnya.
Sebagai ilustrasi jelas Presiden, tahun 2014, sekitar Rp 240 triliun subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan. BBM ini hanya dinikmati oleh jutaan mobil pribadi dan bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. “Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur,” katanya.
Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup masyarakat. Namun Presiden meyakinkan, untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis.
Presiden Jokowi menyampaikan, dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran, banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Selain itu, kata Presiden, banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan, banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan.
Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. “Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Jokowi.