Oleh: Salamuddin Daeng
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati belum lama ini pernah mengemukan bahwa agenda perubahan iklim atau climate change akan lebih ganas dari covid 19 terhadap perekonomian.
Tampaknya Sri Mulyani telah mengetahui dan sudah mendengar banyak bisikan terkait masalah ini.
Padahal akibat covid 19 ini saja, Indonesia sesak nafas alias sekarat.
Bagaimana dengan perubahan iklim yang agendanya harus dilaksanakan secara cepat?
Sri Mulyani memang benar dalam melihat masalah ini. Namun banyak tindakannya selaku menteri keuangan kurang benar.
Sebagai contoh Inonesia masih bergantung pada fosil. Juga tidak ada dukungan anggaran APBN dalam pengembangan Energi Baru Terbaharukan (EBT).
Contoh paling telanjang adalah sampai saat ini Menteri Keuangan masih memajaki dan menerapkan pungutan yang berat kepada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Indonesia.
Padahal PLTA itu modal Indonesia, bukan impor EBT seperti wacana yang ada sekarang.
Tidak adanya dukungan keuangan dalam pengembangan EBT sejak Presiden Jokowi menandatangani perjanjian iklim tahun 2016 lalu di Prancis (COP 21), memang merupakan hal yang aneh.
Akibatnya EBT tidak berkembang dan bauran energi pun tidak berkembang sama sekali.
