JAKARTA- Kendati tumpukan utang sudah menggunung, nafsu pemerintah berutang ternyata tidak pernah surut. Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah telah kecanduan utang, tercemin dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) 2013 yang mencapai Rp 341,7 triliun.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) bruto mencapai Rp 341,7 triliun. Padahal posisi outstanding utang pemerintah hingga 2013 telah mencapai Rp 2.023 triliun. “Tradisi kecanduan utang semakin menggila dalam RAPBNP 2013,” kata Enny, dalam konfrensi pers tanggapan Indef atas RAPBNP 2013, di Jakarta, Senin (10/6).
Meski rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) diklaim telah menurun, Enny menilai kondisi itu belum menjamin akan adanya kesetabilan pembangunan ekonomi kedepan. Alasannya, nominal utang secara signifikan justru terus bertambah setiap tahunnya. “Nilai utang yang kian terakumulasi tersebut lambat laun berpotensi memicu instabilitas ekonomi yang dapat menimbulkan krisis,” tuturnya.
Menumpuknya utang yang cenderung meningkat di tengah ketidaksetabilan perekonomian global saat ini, akan membuat tekanan terhadap anggaran meningkat. Untuk saat ini, penyelesaian masalah melalui utang dianggap bukan solusi solusi populis. Justru utang berpotensi memperlebar tekanan fiskal dan mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah dimata publik. “Pemanfaatan utang yang tidak efektif harus dikurangi secara sistematis untuk menghindari ketergantungan utang baru yang dampaknya dapat lebih parah bagi stabilitas anggara,” pungkasnya
