Pemerintah Lakukan Deregulasi, Pangkas Hambatan Pembangunan

JAKARTA-Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Mentri Kabinet Kerja untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50%, sementara belanja modal pemerintahan baru mencapai 20%. Perintah ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8). Bahkab secara khusus Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mencairkan dana Rp 270 triliun yang tersimpan di Bank BPD agar dana desa bisa disalurkan
Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi, serta pengadaan barang dan jasa. “Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Keputusan Meteri, dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas,” papar Teten.
Khusus masalah kebutuhan pangan pokok yang belakangan mengalami gejolak pasar, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan kebijaka khusus yang memperbolehkan Bulog untuk mengurus semua kebutuhan pangan strategis. “Dengan demikian, Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasioal semata,” ujar Teten.
Sedangkan mengenai masalah ekspor-impor, menurut Teten, Presiden Jokowi meminta soal dwelling time (waktu bongkar muat barang di pelabuhan) harus segera dibereskan. “Paling lama 3-4 hari sudah selesai, diharapkan bulan Oktober masalah tersebut sudah beres,” kata Teten.
Adapun mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, menurut Teten, Presiden Jokowi siap menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis. Ia menyebutkan, pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. “Penunjukan utusan khusus ekonomi itu akan melibatkan menteri dan pengusaha,” jelas Teten.