Pemerintah Punya Hutang Kebenaran Pada Masyarakat Papua

JAKARTA-Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat merupakan ekses dari penerapan kebijakan yang salah kaprah semasa orde baru. Padahal Papua selama ini hanya jadi objek kepentingan global yang menyusup ke dalam ranah kebijakan yang dibuat para elit negeri ini yang mengabaikan partisipasi masyarakat Papua yang mestinya jadi subjek dalam berbagai aspek ditanahnya sendiri, tapi prakteknya justru sebaliknya. "Menyikapi situasi hari ini di Papua, jika ditarik benang merahnya ini berawal dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pada 10 Januari Tahun 1967(diketahui dimana Presiden Soekarno anti modal asing disisi lain diketahui Soeharto dilantik jadi Presiden pada 12 Maret 1967) Soeharto memberikan kontrak karya Free port selama 30 Tahun. Yang awalnya 10 Hektar menjadi 2,5 juta hektar," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/08/2019). Menurutnya, tanah mereka yang dirampas secara sewenang-wenang inilah yang menjadi pemicu persoalan. "Mereka seperti diusir dari alam mereka sendiri, karena tanah adalah sumber penghidupan bagi warga Papua sementara kesejahteraan masih semakin jauh dirasakan," tandasnya. "Inilah pintu masuknya kekuasaan ekonomi asing di Papua dan tersingkirnya komunitas dan hak-hak masyarakat adat Papua bahkan sebagian masyarakat sudah saling ego sektoral dan disinilah mulai dendam sejarah dan rasa perampasan sumber daya alam serta terabaikannya hak atas keadilan masyarakat Papua," sambungnya. Karena awal mulanya dari kekeliruan kebijakan Pemerintah yang kurang tepat, kata dia, maka semestinya pemerintah pula yang harus mengubah cara pandang terhadap persoalan penyelesaian Papua yang terus terjadi sampai saat ini. "Bukan saatnya lagi rakyat ditakuti, diancam dengan pidana, maka hentikanlah segala tindak kekerasan oleh aparatur dalam bentuk apapun pada masyarakat Papua," sindirnya. Menurutnya, Pemerintah harus menyelesaikan akar masalahnya, sudah diketahui masalahnya ini terkait daerah potensi kekayaan alam."Ada "mata air disini", perputaran uang yang banyak, rentan dengan rebutan atau gesekan kekuasaan sehingga ada saja bahan pemicu sosial untuk terjadinya konflik. Ada saja bahan pemantik fenomena gesekan sosial yang terjadi sekecil apapun maka akan ada reaksi yang kadang diluar nalar seperti kerusuhan, separatis bahkan dianggap makar," kata dia. "Seolah-olah disini diduga ada kegiatan "proyek keributan sosial " yang sengaja dan secara sadar dibuat oleh orang orang atau kelompok tertentu demi mendapatkan sesuatu di daerah yang kaya alam (istilah saya "mata air" )," sambungnya. Jika dilihat dari peta masalah, menurutnya, maka ada perbuatan yang memang sengaja disiapkan atau dimunculkan agar ada saja konflik sosial , dan ada juga masalah yang timbul dari internal seperti bara dalam sekam yang tidak pernah selesai yaitu terkait dengan ada rasa ketidakadilan masyarakat Papua pada pemerintah. "Tanah masyarakat yang dirampas, serta ketimpangan sosial, inilah yang menjadi permasalahan abadi yang sampai saat ini belum terselesaikan, otonomi khusus dirasa belum efektif," ungkapnya. Jadi sekali lagi, saran dia, pemerintah harus arif, teliti, harus terbuka, dan mau komitmen mempetakan persoalan masyarakat Papua secara jernih. "Penyelesaian masalah Papua harus berdasarkan prinsip sosio-nasionalisme. Mengedepankan nilai nilai adat yang hidup, pelibatan peran serta masyarakat secara aktif sehingga masyarakat merasa punya andil dan peran maksimal dalam penyelesaian segala persoalannya," katanya. Selain itu, menurutnya, penyelesaian juga harus mengedepankan rasa historis kebangsaan, musyawarah mufakat, kemanusiaan, keadilan dan membuka dialog seluas-luasnya. "Diharapkan dengan langkah dan metode demikian dapat lebih mudah menyelesaikan akar persoalan yang sudah lama mengendap di zamrud khatulistiwa ini. Jangan sampai pemerintah punya hutang kebenaran abadi kepada masyarakat Papua," pungkasnya.