JAKARTA- Pemerintah telah melakukan kesalahan dalam mengurus pembangunan ekonomi Indonesia.
Indikasinya terlihat pada pemborosan yang luar biasa pada sektor belanja negara.
“Pemerintah tidak mempunyai self of urgency. Karena itu, pemerintahperlu melakukan reorientasi kebijakan yang ditempuh agar tidak salah arah ,” ujar anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo di Jakarta, Minggu (5/8).
Sebagai perbandingan, kata dia, pada 2005 belanja untuk keperluan birokrasi sebesar 40 persen dari APBN atau senilai 201 triliun rupiah.
Sedangkan subsidi bahan bakar minyak sebesar 19 persen dari APBN atau senilai 95 triliun rupiah.
Pada 2012, jelas Sadar, belanja birokrasi mencapai 729 triliun rupiah dan subsidi BBM 137 triliun rupiah.
“Artinya, pendapatan negara lebih banyak dipakai untuk menggemukkan aparat pemerintah, dibandingkan dengan untuk membangun negeri dan menolong rakyat miskin,” kata dia.
Selain itu tutur dia, kesalahan negara sudah terlihat secara jelas pada penerimaan negara dari sektor perpajakan, baik dari sisi analisa metode penganggaran maupun jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Seharusnya penerimaan negara dari perpajakan bisa berada di kisaran 18 persen dari GDP atau setara dengan angka 1.800 triliun rupiah.
