JAKARTA-Kekurangan perumahan (backlog) masih menjadi persoalan serius.
Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Salah satunya, dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.
Backlog kepemilikan perumahan saat ini, demikian keterangan tertulis Kementerian PUPR, Jumat (25/02/2022), mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta.
Dari 93 persen backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan MBR sejumlah 33 persen dan masyarakat miskin sejumlah 60 persen, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan Kementerian PUPR mendorong masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.
“Dalam penyediaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail untuk mengetahui seberapa besar resiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, dalam acara Aspiration Gathering Kajian Ekosistem Perumahan & Grand Design Segmen MBR Informal secara virtual, Rabu (23/2/2022).
