JAKARTA-Pemerintah memberikan kebijakan fiskal untuk program perumahan dengan program 1 juta rumah untuk memenuhi backlog dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui 4 strategi.
Strategi tersebut yaitu availability (ketersediaan), accessibility (dapat diakses), affordability (terjangkau) dan sustainability (kebersinambungan). Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan Keynote Speech pada acara BTN Prioritas Market Outlook 2020 di Hotel Fairmont, Jakarta (03/02).
“Pertumbuhan sektor real estate di Indonesia itu kontribusinya biasanya ada di bawah (pertumbuhan) nasional. Padahal sektor kontruksi dan real estate itu adalah sektor yang memiliki keterkaitan yang sangat tinggi. Dia terkait dengan sektor perdagangan, terkait dengan industri barang logam, komputer, terkait dengan industri macam-macam. Sektor properti selalu kita percaya adalah lokomotif sektor di pembangunan. Sektor ini sangat penting,” ujar Wamenkeu.
Maka, pemerintah melalukan dorongan melalui kebijakan fiskal pada sektor ini khususnya di bidang perumahan. Wamenkeu mengatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan pada sektor perumahan melalui berbagai macam logika yaitu availability dengan mendorong ketersediaan rumah, kemudian membuat harga rumah itu menjadi terjangkau (affordability), meningkatkan akses pembiayaan (accessibility), serta memastikan program perumahan dapat terus berjalan dengan dampak fiskal yang dapat dikendalikan (sustainability).
