Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk 2023 pemerintah akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang diharapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal.
“Pemerintah juga akan tetap memperhatikan munculnya tantangan-tantangan baru yang harus diwaspadai,” ujar Menkeu.
Menkeu memaparkan, Indonesia termasuk negara yang sudah bisa mencapai pemulihan ekonomi seperti sebelum pre-COVID-19.
Artinya Produk Domestik Bruto (GDP) secara level sudah mencapai pre-COVID-19 level, atau bahkan di atasnya.
Pencapaian itu didukung oleh pemulihan, baik sisi permintaan konsumsi, investasi, dan ekspor maupun dari sisi produksinya yaitu manufaktur, perdagangan, dan bahkan konstruksi.
Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat, hanya lima kuartal Indonesia sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah COVID-19.
“Banyak negara-negara tetangga kita ASEAN maupun negara berkembang di dunia yang belum mencapai pre-COVID level masih. Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. APBN tetap akan suportif namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting,” kata Menkeu.
