Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global, utamanya atas dampak penyebaran virus corona terhadap stabilitas ekonomi, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.
“Pesan saya, siapapun pemenangnya harus dapat merangkul pengusaha-pengusaha di daerah agar mereka dapat bersinergi, termasuk UMKM-nya. Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi Pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut,” ujar Bahlil.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heriepoerwanto menambahkan skema KPBU untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat, umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) serta mengandung dukungan pendanaan dari Pemerintah atau yang disebut viability gap fund (VGF).
“Selama ini untuk tender-tender proyek KPBU Kementerian PUPR tidak pernah gagal, ini trend yang bagus artinya ada market confident,” tutur Eko Djoeli
