JAKARTA-Minimnya pembangunan di daerah perbatasan karena buah dari demokrasi terbuka saat ini. Alasannya, daerah perbatasan masih dianggap tidak memiliki kontribusi besar dalam mendulang suara untuk menyokong kemenangan sebuah partai politik. “Di tengah demokrasi yang luar biasa tinggi seperti saat ini, kita seharusnya lebih menekankan kepedulian kita. Jangan hanya karena tidak signifikan dalam menentukan pemilu di tanah air,” kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman dalam diskusi dialog kenegaraan di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (21/8)
Padahal, kata mantan Menpora ini, sekecil apapun kontribusi pemenangan pemilu yang diberikan penduduk di suatu wilayah, tidaklah harus diukur berdasarkan untung rugi seperti itu. “Saya yakin kalau betul-betul melakukan upaya pembangunan di perbatasan tanpa melihat faktor pemilu, warga di diperbatasan tidak merasa dianaktirikan,” imbuhnya.
Hayono berharap penanganan di wilayah perbatasan terutama pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) harus ditangani lebih serius lagi. Harus ada upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil rakyat di parlemen. “Kalau hanya disikapi secara business as usual (upaya yang biasa-biasa saja) pasti tidak akan berhasil. Jadi saya usul, sebaiknya tidak lagi oleh mendagri, karena tugas kemendagri juga sudah banyak. Lebih baik ditangani langsung oleh Wakil Presiden, karena peran Wapres masih banyak yang bisa dilakukan,” ujarnya.
