Sementara itu, anggota DPD RI, Erma Suryani Ranik mengatakan di daerah asalnya yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, masih minim sentuhan pembangunan dari pusat sangat terasa sekali. “Salah satunya di Kabupaten Sambas yang pendapat asli daerahnya paling kecil dibanding lima daerah perbatasan di Provinsi Kalbar. Bahkan, ada kepala daerah di wilayah itu, yang sempat mengibarkan bendera Malaysia sebagai bentuk protes karena tidak adanya pembangunan di daerahnya,” ungkap Erma.
Dia mendukung jika ada pelimpahan kewenangan terutama mengenai keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). “Kami minta jangan lagi di Kemendagri, tetapi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Karena 70 persen daerah tertinggal itu ada di wilayah perbatasan. Ini perlu dikaji,” ujarnya.
Sosiolog, Daisy Indira Yasmine mengatakan dari penelitian gabungan yang dilakukan akademisi dari Indonesia dan Malaysia tentang masyarakat di perbatasan sejak tahun 2011 silam, diperoleh kesimpulan bahwa relasi masyarakat di perbatasan sangat ditentukan oleh pasar. Contoh nyata yang ditemukan adalah di daerah Sirikan yang masuk dalam wilayah Negara Bagian Kucing, Malaysia. “Di wilayah ini tidak pernah ada konflik, meski penduduk yang berkewarganegaraan WNI dan Malaysia membaur,” ungkapnya.
