Sedangkan Johnny G Plate mengatakan bahwa saat ini tidak ada kontrol parpol bagi caleg yang kampanye. Menurutnya, saat ini tidak ada pihak yang tahu secara detail berapa biaya kampanye di Indonesia.
Kondisi itu, ujarnya, akan membuka kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan dana kampanye dan ketidakjelasan sumber dana itu sendiri.
“Yang ada adalah laporan administratif. Harus sesuai prinsip akuntansi, sehingga tujuan jangka panjang transparansi keuangan kampanye tidak tercapai,” ujarnya.
Dia mengakui soal pembiayaan politik masih menjadi diskusi umum yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang tegas agar pemilu 2019 berlangsung secara fair dan bersih dari upaya politik uang agar menghasilkan pemimpin berkualitas.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan bahwa masih ada waktu bagi penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu kredibel. Ini menjadi tugas besar bagi KPU dan Bawaslu.
“Kita punya waktu untuk wujudkan pemilu kredibel. Sekarang menuju pilpres dan pileg ada tujuh bulan,” ujar Fahri.
Dalam kesempatan itu, Fahri menegaskan bahwa keuangan dan pembiayaan politik itu harus bersih dan jelas dari awal. Hal itu penting agar nantinya pemimpin yang terpilih tidak melakukan politik utang budi terhadap para pihak yang memberikan sumbangan.
