JAKARTA- Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan terpisah dengan pusat bisnis merupakan opsi rasional. Langkah memindahkan ibu kota pemerintahan itu satu opsi yang bagus. Dan sebagai orang modern tentu tidak boleh menutup opsi itu. “Itu opsi rasional, memecah fokus ibu kota bisnis dan pemerintahan. Tapi apakah itu harus di Kalimantan, Lombok, Banten, Sentul barangkali, itu masalah berikutnya. Itu rasional terlepas dari preferensi politik,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko di Jakarta, Rabu, (26/6/2019)
Menurut Tri, selama belum ada hitam di atas putih pemindahan ibu kota pemerintahan bisa dipertimbangkan dan dicoba, agar bisa fleksibel. “Kalau menutup opsi kan enggak fleksibel jadinya. ‘Wis pokok e iki’ (sudah pokoknya ini), ya kan repot. Orang modern harus fleksibel menyesuaikan diri dengan perubahan,” tutur dia.
Pemindahan ibu kota pemerintahan, menurut dia, sebuah dinamika. Dan memang kebutuhan dan tuntutan eksternal lingkungan yang memaksa memilih salah satu opsi tersebut.”Mau tidak mau. Jadi terlepas akan berhasil atau tidak nantinya, toh belum ada juga yang melakukan itu. Kalau sekarang kita mau melakukan itu ya kenapa tidak, kan ya enggak apa-apa. Kalau berhasil, kan bagus,” ujar Handoko.
