SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) menyusul ditemukannya ratusan Kartu Keluarga (KK) yang berpotensi memicu data adminduk tidak valid.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan dirinya banyak menerima laporan pengaduan dari warga yang kesulitan saat ingin mengurus pisah KK.
Saat ‘berkantor’ di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Selasa (7/5/2024), Eri Cahyadi berjanji untuk melakukan pembenahan.
“Tadi saya sampaikan kita lagi berbenah, bagaimana menyamakan data. Karena data jumlah penduduk kita dengan jumlah penduduk yang ada di kementerian berbeda,” kata Eri.
Ia menekankan bahwa pembenahan adminduk ini untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat.
Data yang valid menjadi dasar bagi Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran.
“Tugas kita adalah mensejahterakan masyarakat. Kami tidak bisa mensejahterakan masyarakat kalau tidak punya data yang valid,” jelasnya.
Eri mencontohkan kasus dimana satu rumah dihuni satu KK yang terdiri dari orang tua dan anak.
Pihaknya tidak mempermasalahkan jika anak itu kemudian menikah lalu pisah KK dan tinggal di alamat rumah yang sama.
