Oleh: Salamuddin Daeng
Kalau pandemi bisa dibisniskan maka bisa jadi virus akan menjadi alat marketing pandemi dan pemerintah beserta infrastrukturnya akan menjadi salesmennya.
Padahal, pandemi adalah masalah kemanusiaan.
Sehingga penanganannya harusnya menggunakan cara cara yang berperikemanusiaan, meniadakan penjajahan didalaminya, tidak ada ketergantungan dan tidak ada utang. Kalau berobat ngutang alamat musnahlah kemanusiaan dan manusia.
Cara penanganan pandemi Indonesia mengambil cara cara neoliberalisme, bertumpu pada bisnis swasta, investasi asing, impor obat dan alat kesehatan.
Semua barang impor akan ditebus dengan pengurasan kekayaan ekonomi Indonesia.
Jauh sebelum pandemi datang 90 persen bahan baku obat Indonesia dan sebagian besar alat kesehatan dipasok oleh barang impor.
Ini telah menjadi masalah ketika pandemi datang keduanya benar-benar menguras kantong bangsa Indonesia.
Bahkan pandemi telah menjadi captive market. Pasar yang diciptakan negara dan pemerintah memfasilitasi semua bisnis kesehatan di Indonesia.
Keterlibatan para pejabat negara berbisnis pandemi menjadi masalah krusial karena berdampak pada penggunaan Undang-Undang (UU) dan regulasi serta anggaran negara dalam rangka memfasilitasi dan menciptakan keuntungan bagi oligarki pebisnis pandemi.
