Lebih lanjut, Nono menyatakan DPD RI akan melakukan tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran/pelecehan konstitusi, antara lain melaporkan oknum Hakim Konstitusi ke dewan etik MK dan atau tindakan hukum lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Nono Sampono juga menyatakan DPD RI akan menggunakan hak politik untuk mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas MK.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu mematuhi putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK memerintahkan KPU melarang funsionaris partai menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2019.
Yusril menilai pertimbangan MK memerintahkan KPU untuk melakukan suatu tindakan tertentu telah melampaui kewenangan.
“Pertimbangan seperti itu (MK memerintahkan KPU menolak calon anggota DPD berlatar belakang fungsionaris partai) tidak perlu dipatuhi oleh KPU,” ujar Yusril.***
