SURABAYA – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengurangi penerima Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), mendapat sorotan tajam dari para legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Salah satunya adalah Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono.
Dia menilai, bila Pemkot Surabaya tidak mampu menjalankan program tersebut secara maksimal.
Karena anggaran Jamkesmas tahun 2013, naik enam kali lipat lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau anggarannya cukup, mengapa harus dikurangi penerimanya. Ini menandakan kalau mereka (Pemkot Surabaya) tidak becus melaksanakan program tersebut,” tegas dia di Surabaya, Kamis
Dia mengatakan jika anggaran untuk program Jamkesmas Tahun 2013 sekitar Rp. 125 miliar, sedangkan anggaran untuk program Jamkesmas Tahun 2012 lalu sekitar Rp. 20 miliar.
“Anggarannya cukup besar, yaitu Rp. 125 miliar. Anggaran tersebut sudah naik enam kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya Rp. 20 miliar,” ungkap dia.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mempertanyakan, terkait dengan pengurangan penerima kartu Jamkesmas.
Menurut laporan Pemkot Surabaya, kata dia, tahun lalu Pemkot Surabaya memberikan Jamkesmas kepada 455 ribu orang, sekarang menjadi 320 ribu orang.
