JAKARTA-Pengamat Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Ansy Lema, mengatakan publik tidak begitu happy dengan susunan kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo. Padahal ekspektasi masyakarakat begitu besar, namun justru susunan kabinet kerja yang diumumkan masih mencerminkan Jokowi sebagai Presiden tidak bebas menentukan kabinetnya. Jokowi kurang merdeka ketika berhadapan dengan partai politik pengusung. “Kerja sama tanpa syarat yang dijanjikan Jokowi tidak dipenuhi. Justru susunan kabinet Jokowi sarat syarat,” kata Ansy Lema saat ditemui di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (27/10).
Ansy justru meminta masyarakat untuk memastikan kementerian ESDM yang selama ini ditengarai syarat persoalan mafia migas agar tidak berlanjut. Termasuk kementerian BUMN perlu diawasi agar tidak dijadikan ATM Partai Politik. “Menteri BUMN dipegang orang parpol. Ibu Rini itu dari PDI Perjuangan. Kita perlu memberikan catatan khusus agar kementerian ini bisa diawasi. Kementerian ESDM juga begitu, perlu diawasi. Karena selama ini Jokowi selalu ingin libas mafia migas. Sejauhmana itu dapat dibuktikan,” ujar dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta itu.
Disisi lain, Ansy mengapresiasi Jokowi yang memilih delapan menteri perempuan. Bahkan untuk pertama kalinya Jokowi menunjuk seorang Perempuan menjadi Menteri Luar Negeri. “Emansipasi partisipasi politik perempuan yang ditunjukan oleh Jokowi patut diapresiasi. Perempuan setara dengan kaum pria karena kemampuannya. Ini disadari dan ditunjukan oleh Pak Jokowi,” ujar Ansy.
