Yang dilakukan pemerintah itu, kata Fuad, malah membuat policy yang sifatnya sesaat dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Lihat saja, ketika Bursa Efek bergejolak malah mengerahkan Jamsostek. “Itukan duit buruh, jangan dipakai untuk menyelesaikan pasar kapitalis, terutama para konglomerat. Coba, kalau ekonomi wong cilik yang kena masalah, apa mau BUMN dikerahkan?,” tanya Fuad.
Fuad menambahkan fundamental ekonomi Indonesia itu rapuh. Karena pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi. “Tapikan, para menteri SBY semua membantah, bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik di ASEAN,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, meminta pemerintah lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan, terutama keberpihakan kepada sektor riil yang berkaitan dengan pajak. “Jangan kebijakan itu untuk sektor keuangan saja, karena investasi di sektor riil, pasti ada loyalitas ketimbang sektor keuangan,” ungkapnya.
Menurut Ara-sapaan akrabnya, empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini belum jelas. “Misalnya, soal tarif itu bagaimana,” ucapnya.
Lebih juah kata Ara, seharusnya pemerintah juga berani memberikan sanksi kepada semua instansi dan lembaga yang masih melakukan transaksi menggunakan dolar. “Harus tegas, semua transaksi menggunakan rupiah. Kalau perlu buat aturannya,” tegasnya.
