Bayangkan!
Dengan mekanisme pertanggungjawaban yang nyaris tertutup, anggota DPR bisa suka-suka memanfaatkan uang 700san juta setiap kali reses.
Anggota DPR bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak kembali ke dapil saat reses, tetapi justru pelesiran ke tempat lain.
Ya dengan uang Rp700 san juta tanpa perlu dipertanggungjawabkan secara proper, apa saja bisa dilakukan anggota DPR sesuka mereka.
Laporan reses yang tak wajib-wajib banget, bisa diakali dengan pertanggungjawaban fiktif, sekedar memenuhi syarat administratif saja.
Ini sih seperti perampokan berjemaah jadinya.
Kebayang banget uang masuk di rekening pribadi anggota jadi menumpuk.
Uang-uang menumpuk di rekening mereka itu nyaris seperti bonus.
Bonus istimewa, tanpa kerja yang pantas diapresiasi.
Pantas saja mekanisme pertanggungjawaban dana reses ini dibikin selonggar mungkin.
Ya supaya uang dengan nilai fantastis itu bisa diakali.
Kelihatan banget reses dimanfaatkan untuk kepentingan menambah pundi-pundi pendapatan anggota.
Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan Rp 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan.
Bahkan anggota yang tak punya rumah sendiri, sampai sekarang adem-adem saja setelah keputusan penghapusan tunjangan perumahan.
