Ngga ada anggota yang mengeluh diusir oleh pemilik kontrakan karena tunjangan perumahan dihapus. Ngga ada anggota DPR yang mengeluh tidur di emperan jembatan karena tidak bisa mengontrak rumah setelah tunjangan perumahan dicoret.
Ternyata tunjangan perumahan itu hanya secuil saja dibandingkan dengan tunjangan reses.
Belum lagi disamping 5 jatah reses dalam setahun, anggota DPR juga masih punya 7 slot kunjungan ke dapil dalam setahun.
7 slot ini diberi nama kunjungan kerja diluar masa sidang dannatau diluar masa reses sebanyak 6 kali.
Ada juga kunjungan pada masa sidang (1 kali setahun).
Kita masih perku siap-siap dikejutkan dengan besaran nilai tunjangan untuk 7 jenis kunjungan selain reses.
Jadi total kunjungan kerja ke dapil per anggota dalam setahun itu ya 12 kali.
5 terkait reses dengan biayaRp 700 juta.
Sangat mungkin 7 kunjungan lain besarannya juga sama atau bahkan lebih.
Coba bayangkan berapa duit yang masuk rekening pribadi anggota dengan “menjual” konstituen di dapil.
Dan bayangkan juga, memang ada gitu aspirasi rakyat yang sungguh-sungguh diserap dan diperjuangkan anggota usai melaksanakan reses?
Wah kita seperti kena prank massal dari DPR.
Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri.
