“Daripada ganti mesin atau beralih energi, yaudah beli offset saja,” katanya. Akibatnya, fase transisi energi dan dekarbonisasi justru makin lambat.
Padahal, kalau tujuan akhirnya adalah menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C, “kita harus turunkan emisi di sumbernya,” kata Riko.
“Kalau sektor energi tidak disentuh, semua ini hanya menunda krisis.”
Masalah lain adalah tata kelola. Sistem pengukuran dan verifikasi emisi (MRV: Measurement, Reporting, Verification) di Indonesia belum transparan.
Data antar lembaga sering tidak sinkron, sementara mekanisme akuntabilitas publik masih minim.
“Bahkan baseline emisi di sektor kehutanan masih jadi perdebatan,” kata Riko.
“Kalau baseline-nya saja belum solid, bagaimana kita mau menjual kredit karbon ke luar negeri?” Kondisi ini rentan menimbulkan double accounting, di mana satu penurunan emisi diklaim dua kali, oleh proyek dan oleh negara.
Selain aspek teknis, pasar karbon juga punya dampak sosial. Proyek offset di wilayah hutan sering bersinggungan dengan masyarakat adat dan petani lokal.
Banyak kasus di mana komunitas kehilangan akses ke lahan tradisional karena diklaim sebagai area proyek karbon.
“Kalau tidak diatur dengan baik, pasar karbon bisa jadi bentuk baru kolonialisme ekologis,” kata Torry.
