Dia berharap agar pengambil kebijakan nasional di bidang perekonomian perlu tetap fokus dan terus meningkatkan koordinasi lintas kementrian dan lembaga lainnya seperti BI, OJK dan LPSS. Sementara dukungan dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan agar efektivitas implementasi serta harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. “Transisi kepemimpinan perlu kita jaga dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah tetap meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui penuntasan agenda-agenda pembangunan di Indonesia,” tutur Firmanzah.
Terkait dengan tantangan kesiapan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah, dia mengingatkan agar sejumlah langkah kebijakan perlu terus dioptimalkan untuk menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mobilitas barang-uang-manusia yang terus meningkat di saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri pada tahun ini. “Monitoring persediaan nasional dan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional bagi kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabai, bawang putih, dan daging ayam,” jelasnya.
Firmanzah juga meyakini, Kementrian Pekerjaan Umum (PU) akan mulai mendata ruas-ruas jalan baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lain untuk menjamin kelancaran arus mudik nasional. Adapun Kementrian Perhubungan, diyakini Firmanzah, juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola jasa transportasi baik udara, darat dan laut untuk menjaga kenaikan tariff transportasi dalam batas yang wajar.
