JAKARTA – Dalam rangka Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025, 109 peserta yang hadir dari berbagai wilayah menuntut negara melakukan solusi nyata yang berkelanjutan dalam menjamin engakuan, perlindungan dan hak perempuan dan kelompok rentan yang mengalami situasi paling berlapis akibat bencana ekologis dan krisis iklim di indonesia.
Di tengah meningkatnya bencana iklim dan krisis iklim seperti banjir, kekeringan, dan krisis air bersih, krisis pangan, perempuan dari berbagai komunitas lokal di Indonesia telah membuktikan diri sebagai subjek terdepan dalam membangun solusi berbasis lokal, namun kontribusi mereka seringkali tidak diakui dalam kerangka kebijakan nasional maupun global.
Meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah ada upaya ke arah inklusi gender melalui dokumen kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI).
Namun, tantangan keterlibatan perempuan—terutama dari komunitas akar rumput—masih sangat besar.
“Banyak orang berpendapat bahwa kami tidak dapat mandiri, padahal saya hidup sendiri dirumah tanpa anak dan suami. Dengan identitas kami, kami membutuhkan informasi dan pelibatan bermakna yang mendukung tanpa dikasihani”,” ujar Yustina May Nggiri Perempuan Disabilita PAHDIS.
