Oleh: Benny Sabdo
“Menegakkan keadilan pemilu adalah pelaksanaan kata-kata. Karena itu, pengawas pemilu mesti memiliki kesadaran seperti matahari, sekaligus berani menjadi cakrawala di tengah peliknya pertempuran elektoral.”
Naluri presumption of guilt menjadi penting bagi aparat penegak hukum. Jika mereka tidak punya akan susah menyingkap tabir sebuah perkara.
Pergaulan saya bersama penyidik dan jaksa penuntut umum di Gakkumdu sejak tahun 2016 mengkonfirmasi hal itu.
Sembari bergurau, dalam rapat Gakkumdu saya berseloroh bahwa sudah lulus kuliah tentang ilmu penyidikan dan penuntutan, meski tidak memiliki gelar akademik.
Hukum pidana pada prinsipnya mengatur apa yang boleh dan tidak, jika dilanggar maka dikenakan sanksi.
Mengapa hukuman badan?
Supaya si pelanggar tersebut mendapati nestapa. Terlihat kejam dan tidak manusiawi tapi itulah hukuman pidana, tentu tetap mengutamakan prinsip hak-hak asasi manusia.
Karena itu, jika seseorang terjerat perkara pidana, secara psikologis meski belum terbukti tindak pidananya pasti sudah mengalami nestapa.
Lalu apa definisi tindak pidana pemilu?
Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaran pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
