JAKARTA-Mafia dan korupsi Migas ternyata sudah masuk ke daerah. Penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukti nyata mafia migas sudah sampai ke daerah. “Mayoritas kepala daerah ini memanipulasi jabatannya untuk ‘mengobral’ berbagai perizinan terutama yang terkait dengan pertambangan,” kata Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris di Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Fahira menuding kewenangan yang diberikan pusat ke daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah ternyata dimanfaatkan oknum pejabat daerah untuk berbuat kecurangan. “Ini demi kelanggengan kekuasaan dan kepentingan pribadi,” ujarnya. Padahal, kata senator asal DKI Jakarta itu, kewenangan besar itu semestinya agar daerah bisa lebih cepat membuat kehidupan masyarakat lebih baik.
Namun yang terjadi, lanjut putri mantan Menperin Fahmi Idris, banyak pejabat daerah yang memanipulasi kewenangan ini untuk mengisi pundi-pundinya. “Bicara soal anggota DPRD (yang tersangkut kasus korupsi). Jumlah pasti lebih banyak,” ungkap dia lagi
Perizinan tambang itu, sambung Fahira, menjadi ladang korupsi di daerah. Ditambah lagi civil society di daerah belum kuat. Sehingga tidak ada yang mengawasi tindak-tanduk para pejabat di daerah. “Saya sangat setuju klausul di Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, kewenangan perizinan, khususnya yang terkait ekologis seperti pertambangan dan kehutanan tidak lagi ada di kabupaten/kota, tetapi ditarik ke provinsi. Pemerintah Pusat dan civil society akan lebih mudah mengawasi 34 gubernur dari pada mengawasi 500-an lebih bupati/walikota,” tegasnya
