JAKARTA-Keberadaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD tampaknya perlu dievaluasi ke depan. Karena realitanya Kementerian Pendidikan hanya mendapat 4% atau sekitar Rp89 trilun dari APBN. “Padahal APBN 2017, anggaran Pendidikan mencapai Rp416,1 triliun (27,4%). Sementara Rp268,18 triliun atau 64,45% dana itu disalurkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer daerah,” kata Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar didampingi Prof Syamsul Bahri, Muhammad Jafar Hafsah, Wayan Sudirta dan Ahmad Farhan Hamid di Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Berdasarkan kajian MPR, kata Rully, Kementerian Agama mendapatkan Rp50 triliun atau 12,12% dari anggaran pendidikan dan Rp12,83 triliun atau 3,08% anggaran itu dibagi ke Kementerian dan Lembaga lainnya. “Makanya, terkait Pasal 31 ayat 3 tentang satu sistem pendidikan nasional dan output pendidikan. Apakah satu sistem pendidikan nasional sudah dilaksanakan?,” katanya seraya mempertanyakan
Lebih jauh Rully menegaskan MPR akan mengundang 25 pakar pendidikan nasional untuk melakukan kajian sekaligus evaluasi sistem pendidikan, khususnya pasal 4 UU Pendidikan terkait alokasi anggaran 20 persen. Para pakar tersebut akan melakukan kajian dalam bentuk ‘Rountable’. “Implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa pada pasal 31 UUD NRI 1945 itu selain ada wajib belajar, Iptek, dan Imtak. Apakah sistem pendidikan kita sudah memadai? Hasil kajian ini agar penting siswa dan sarjana Indonesia bisa bersaing di tengah kemajuan teknologi saat ini,“ ujarnya sambil menambahkan rountable akan digelar pada Sabtu (28/10/2017).
