Perlu Perlakuan Adil Dalam Proses Hukum Laporan Ricardo dan Laporan Balik BKH

Oleh: Petrus Selestinus Polres Manggarai Barat ( Mabar), terus mengupdate perkembangan proses hukum atas Laporan Polisi 26/5/2022, No. LP/B/ 134/V/2022/SPKT/ Polres Mabar/Polda NTT a/n. korban Ricardo T. Cundawan (Ricardo), diduga dilakukan oleh Benny K Harman (BKH) pada tanggal 24/5/2022, di Restoran Mai Cenggo dan Laporan Polisi BKH tentang dugaan Penyebaran Berita Bohong dan Perbuatan Tidak Menyenangkan (laporan balik) di Polres Mabar. Penjelasan Kasat Reskrim Polres Mabar bahwa pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan akan memanggil BKH untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penganiayaan oleh terduga BKH, harus diapresiasi. Hal itu berarti kekhawatiran bahwa Polres Mabar akan menerapkan pola tajam ke bawah dan tumpul ke atas belum nampak dalam penangan kasus LP Ricardo versus LP BKH. Namun demikian, Publik dan Media perlu memantau terus menerus kinerja Polres Mabar demi menjaga netralitas dan komitmen Polres Mabar untuk bersikap adil kepada Pelapor dan Terlapor dalam perkara saling melapor dimaksud. Apalagi selama ini kita tahu sikap BKH selalu mengkritisi secara keras dan konsisten soal budaya penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas dalam pelayanan keadilan. POLRES MABAR JAMIN KESETARAAN Ketika Polri diperhadapkan pada suatu peristiwa pidana, maka prinsip penegakan hukum yang profesional, proporsinal dan prosedural seperti yang diamanatkan oleh KUHAP dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, khususnya Etika Kelembagaan, harus diterapkan demi menjamin korban dan pelaku dalam kesetaraan, terlebih-lebih kedua belah pihak sudah berada dalam posisi saling melapor dan yang satu merasa lebih benar daripada yang lain. Polisi tidak boleh terbawa perasaan bahwa BKH lebih hebat dan berada dalam strata yang lebih tinggi dari Ricardo. Begitu juga sebaliknya Polisi tidak boleh menempatkan Ricardo lebih hebat dan dalam strata yang lebih tinggi dari BKH. Juga antara BKH dan Ricardo, tidak perlu merasa yang satu lebih hebat bahkan dalam strata yang lebih tinggi dari yang lain, karena Anda berdua berada dalam kesataraan. Polri tidak perlu terpengaruh dengan opini sesat dari sejumlah pihak yang memframing berita, menempatkan BKH seakan-akan sebagai target konspirasi kelompok tertentu untuk menjatuhkan BKH, namun sudah gagal dilakukan. Pertanyaannya untuk apa menjatuhkan BKH, jika BKH mau jatuh ya jatuh sendiri saja. Dan itu tergantung perilaku sosial politik dan kemasyarakatan BKH sehari-hari. Untuk apa konspirasi, buang waktu, tenaga dan biaya untuk sesuatu yang tidak berguna. BKH mau jatuh atau mau bangun ditentukan sendiri oleh perilaku sosial politik BKH sendiri, jangan mencari kambing hitam. POLRES MABAR JAGA NETRALITAS Dalam rangka menjaga obyektifitas dan netralitas penyelidikan dan penyidikan perkara a'quo, maka Polres Mabar, tidak boleh terpengaruh bahkan terjebak dalam pemberitaan media dan medsos yang mencoba memperluas konflik keluar dari pokok perkara. Polres Mabar, harus tetap fokus dan on the track pada tugas pokok yaitu memastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas atau hukum harus dijakankan secara profesional, proporsional dan prosedural. Polres Mabar harus mencermati sikap kritis BKH setiap RDP Komisi III DPR RI dengan KAPOLRI, tentang bagaimana buruknya kinerja Polisi dalam pelayanan keadilan bagi rakyat kecil. Sikap BKH mengecam Polri mempraktekan pola dimana hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan pola saling melapor sebagai upaya untuk menutup perkara pokok yang sedang ditangani. Sikap kritis ini jangan sampai dibarter untuk menutup perkara pokok atau perkara saling melapor di luar mekanisme hukum yang berlaku atau dibungkus dengan kemasan restorative justice, tetapi dilakukan secara tertutup. Harus diingat bahwa di dalam kasus pidana saling melapor ini, tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan Ricardo, Mai Cenggo dan BKH semata-mata tetapi di dalamnya terkandung kepentingan umum yang harus dilindungi. Mengahadapi proses pidana dalam konteks saling melapor antara Rocardo, Restoran Mai Cenggo dan BKH, meskipun pola saling melapor dalam pandangan BKH sebagai sesuatu yang tidak tepat, tetapi realitasnya pola saling melapor itu selalu terjadi dan dilayani Polri, bahkan saat ini dilakukan sendiri oleh BKH untuk perkara atas nama dirinya dan keluaraganya. Oleh karena itu dua-duanya harus diusut secara fair dalam kesetaraan. Kerja Polres Mabar, dipantau Wasidik Bareskrim Polri, Propam Mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Komisi III DPR, Pers dan Masyarakat luas demi pelayanan hukum yang berkeadilan dan dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk pelayanan publik yang buruk di ranah pariwisata Labuan Bajo, sebagaimana didalilkan BKH dalam releasenya beberapa waktu lalu. *** Penulis adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat PERADI di Jakarta

Perlu Perlakuan Adil Dalam Proses Hukum Laporan Ricardo dan Laporan Balik BKH

Mengatasi Utang Pertamina Bagi Swasembada Minyak dan Gas

Memanfaatkan Reksa Dana Dengan Fitur Dividen

Bank DBS Indonesia Beri Pinjaman Rp 100 Miliar ke Modalku

Dubes L Amrih Jinangkung: Para Suster adalah Duta Katolik dan Bangsa Indonesia

Berita Terkait

Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

PLTU Suralaya Akan Disuntik Mati Atau Disuntik Anestesi ?

Mengatasi Utang Pertamina Bagi Swasembada Minyak dan Gas

Memanfaatkan Reksa Dana Dengan Fitur Dividen

Efek Bola Salju Gelar Doktor Bahlil

Demi Anggaran Makan Siang Gratis, NKRI Digadaikan ke China?

Dubes L Amrih Jinangkung: Para Suster adalah Duta Katolik dan Bangsa Indonesia

Komunitas Koloni Menanam: Terus Tanam Pohon Beringin di Lereng Merapi

MAMI Dinobatkan Sebagai Manajer Investasi Terbaik

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Debat Ketiga Pilkada Depok: Imam-Ririn Paparkan Komitmen dan Capaian Nyata

Emiten BUKK Dirikan Perusahaan di Bidang Kesehatan

Bank DBS Indonesia & MAMI Resmikan Kerja Sama Distribusi Reksa Dana MONI II Kelas Income 2

WIKA Beton Raih Kontrak Baru Rp4,99 Triliun per Oktober 2024

Menteri Yandri: Pembangunan PSN PIK 2 Jangan Sampai Merugikan Masyarakat Desa

Berita Populer

Daeng: Utang Pertamina Menggunung, Capai Rp 757,33 Triliun

Tok! ADRO Ganti Nama Jadi PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, Bagikan Dividen US$2,629 Miliar

Andika Perkasa Makin Perkasa

Masuk BRICS, Komisi I DPR Minta Kepentingan Ekonomi Nasional Harus Diutamakan

IHSG Diprediksi Berbalik Menguat, Buy AMMN, ASII, PTRO, UNTR dan BRMS

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Perlu Perlakuan Adil Dalam Proses Hukum Laporan Ricardo dan Laporan Balik BKH

BacaJuga :

Bank DBS Indonesia Beri Pinjaman Rp 100 Miliar ke Modalku

Dubes L Amrih Jinangkung: Para Suster adalah Duta Katolik dan Bangsa Indonesia

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist