“Ada baiknya, pemerintah menyiasati dengan memangkas biaya anggaran dinas pejabat sebagai wujud efisiensi anggaran negara,” tegas dia.
Dia mengatakan komitmen memangkas utang luar negeri, bahkan bila perlu moratorium bayar utang sangat dibutuhkan bagi bangsa ini.
Hanya saja, kebijakan tersebut sangat bergantung kepada pemerintah.
“Apalagi, beberapa negara seperti Amerika Latin seperti Brazil, Bolivia dan Argentina yang berani melakukan moratorium utang untuk kehidupan negaranya, dan hasilnya ternyata rakyat di negara itu sekarang bisa hidup lebih baik,” tutur Fauzi.
Indonesia tegas Fauzi membutuhkan keberanian pemerintah seperti itu. Hal ini sekaligus sebagai pembuktian bahwa perekonomian masih bisa jalan tanpa harus dibebani utang. “Apalagi Indonesia kaya akan sumberdaya alamnya,” tutur dia.
Pengamat ekonomi AsosiasiEkonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengatakan utang Indonesia semakin membebani APBN.
Secara khusus utang pemerintah, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri yang sekarang angkanya telah mencapai 2000 an triliun.
“APBN kita telah terperangkap dalam kewajiban utang dalam hal ini cicilan utang pokok dan bunga utang yang terus membesar. Akibatnya negara kehilangan kesempatan untuk membiayai pembangunan,” ujar dia.
