Permendes 6/2020 Dikritisi, Komite I DPD: Penyaluran Dana Desa Jadi "Ruwet" - Laman 2 dari 7

JAKARTA-Komite I DPD RI mengkritisi penerbitan Permendes 6 tahun 2020 tentang Perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020. Hal ini menunjukan bahwa Kemendes PDTT telah banyak sekali mengeluarkan beberapa peraturan dan inilah yang menjadi masalah. "Dari terbitnya Permendes 6/2020, Sepertinya Kemendes PDTT melakukan business as usual. Padahal ini bencana Covid–19 ini kejadian luar biasa, harusnya diberi kemudahan bagi desa, harusnya tangani desa dengan memperhatikan kearifan lokal dan latar belakang geografis masing- masing desa," Kata Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang yang didampingi Wakil Ketua Fachrul Razi, Dr. Abdul Kholik dalam rapat virtual dan sekaligus Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU) dengan sejumlah pakar yang terdiri dari Dr. Arie Sudjito, dosen Sosiologi Fisip UGM dan Pendiri IRE Yogya serta Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rohidin Sudarno, Selasa (21/4/2020). Menurut Teras, padahal Covid-19 ini kejadian luar biasa, maka semua program pemerintah termasuk dana desa yang akan digunakan menanggulangi Covid–19 harus betul–betul memperhatikan kecepatan. "Ini soal penyaluran dana desa tahap pertama saja belum 100 persen desa mendapatkan dana desa, misalnya di Kalteng yang baru sebagian desa menerimanya”, tegas mantan Gubernur Kalteng dua periode ini. Sejumlah anggota Komite I DPD RI yang mengikuti RDPU ini, Leonardy Harmainy (Sumbar), Ahmad Bastian (Lampung), Lili Amelia (Sulsel), Ahmad Nawardi (Jatim), Martin Billa (Kaltara), Sukisman (NTB), Habib Ali Alwi (Banten), Abraham Liyanto (NTT), Ratu Hemas (DIY), M. Syukur (Jambi). Hadir pula, Badikenita Sitepu (Sumut), Dokter Dewa Putu (Sultra), Otopianus P. Tebai (Papua), amang Syafruddin (Jabar), Intsiawati Ayus (Riau), Jialyka Maharani (Sumsel), Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Maria Goreti (Kalbar) dan Richard H. Pasaribu (Kepri), kesemuanya mempersoalkan beberapa hal yang hampir sama yang menjadi temuannya di dapil masing – masing. Persoalan tersebut antara lain banyak desa di dapilnya masing–masing yang sejauh ini belum menerima Dana Desa tahap pertama sehingga sangat menghambat penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa untuk menanggulangi Covid–19. Selain itu, dari temuan langsung dilapangan di masing–masing dapil, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa terutama yang akan digunakan untuk BLT. “Masalah sekarang ini perlu adanya percepatan dana desa, maka para pemangku kebijakan harus bisa menerobos regulasi dan birokrasi hukum”, ungkap Ahmad Bastian yang berasal dari dapil Lampung. Soal lainnya yang dipermasalahkan sejumlah anggota Komite I DPD RI dalam RDPU ini adalah terkait regulasi dibawah UU Desa yang menjadi payung hukum bagi aparatur pemerintah desa menggunakan dana desa untuk Covid–19. Komite I DPD RI mendesak ada kepastian regulasi yang sesederhana mungkin mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaksanaan sampai pada pertanggung jawaban agar tidak menjadi masalah hukum yang menjerat pemerintah desa dikemudian hari. Sedangkan, Sosiolog Dr. Arie sudjito menjelaskan hipotesisnya secara sosiologis, ancaman Virus Corona ini akan menciptakan soliditas dan akan bersatu mengatasi masalah desa secara bersama-sama. Terkait penggunaan Dana Desa yang dikonversi dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT), Arie mempunyai hipotesis bahwa akan membantu mengatasi kerentanan dan menjadi jalan strategis jangka pendek–menengah. Namun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, BLT Dana Desa ini akan menciptakan masalah dan dan ketegangan perebutan resources. Arie menambahkan, ada beberapa risiko negatif akibat virus corona di Desa, antara lain ketegangan, kecurigaan, distrust; kemerosotan ekonomi melahirkan kesenjangan sosial; potensial dan aktual konflik dan kekerasan; kriminalitas; menerjemahkan physical and social distancing secara berlebihan sehingga menimbulkan distorsi; dan provokasi menciptakan ekslusi sosial seperti berbagai kasus yang terjadi selama ini diantaranya penolakan pemakaman, penutupan akses dan tindakan yang kontraproduktif. Karena itu, lanjut mantan Tim ahli penyusunan UU Desa ini, semua regulasi dibawah UU Desa yang digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan Dana Desa untuk menanggulangi Covid-19 harus dikawal bersama mengingat ini situasi darurat. "Semua pemangku kepentingan harus kawal penggunaan dana desa untuk Covid–19. Bagaimana cara mengawalnya? Ungkapkan pengalaman yang baik, tidak harus mengungkap kasus–kasus buruk," terang Arie. Soal regulasi ini, kata Arie, pihaknya sepakat ini harus ada sinkronisasi yang menjadi concern kita bersama, itu penting. "Ini situasi darurat justru regulasi harus simpel dan akuntabel dengan prinsip trust. Percayakan semua ke desa, dengan demokrasi dan partisipasi mereka akan berperan dengan baik," ungkap Arie. Terkait kebijakan BLT Dana Desa, Arie mengatakan komitmen Pemerintah untuk membantu dan mengatasi kerentanan desa dengan memanfaatkan Dana Desa menjadi bantuan langsung tunai (BLT) tentu dipahami sebagai situasi darurat, relevan dengan kondisi masyarakat desa yang terdampak pandemi virus corona. "Konversi Dana Desa menjadi BLT ini kuncinya adalah pada komitmen, integritas dan pengawasan publik”, tegasnya. Arie meminta, yang harus dikawal adalah birokratisasi pemerintah kabupaten itu haruslah membantu desa, jangan mempersulit. Selain itu, lanjutnya, komite I DPD RI harus membuat pemerintah dalam hal ini Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu membuat komitmen dengan BPK dan BPKP agar tidak terjadi permasalahan hukum yang menjerat perangkat desa dikemudian hari. "Pengawasan situasi seperti ini tidak harus rigit. Saya berharap Komite I DPD RI bersuara memberi rekomendasi strategis utuk mempersingkat rantai penyaluran dan maksimalkan pengawasan dibawah. Fokus kita semua harus pada pada penyelematan desa”, ujarnya. Sementara itu, Rohidin menjelaskan ada beberapa potensi masalah atas penggunaan Dana Desa khususnya untuk BLT. Pertama, soal Silpa. Menurutnya, sangat dimungkinkan terjadinya SILPA yang menumpuk di Desa dari prosentase alokasi Dana Desa untuk BLT yaitu kisaran 25%-30% dan 35% yang tidak terserap khususnya pada Tahap I karena menunggu data warga miskin yang belum fix. Kedua, di tingkat Pemda. Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota akan terus berupaya melakukan sinkronisasi Data yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menambahkan “kriteria lokal” guna menutupi “kuota” BLT. Sehingga kemungkinan akan terjadi variasi data atas kriteria lokal antar daerah/propinsi dan pulau, dampaknya angka kemiskinan bisa "membengkak". Ketiga, lanjut Rohidin, ditingkat Desa khusus BLT. Desa dengan Penduduk Besar, penduduk yang belum tercover PKH, BPNT yang masih besar akan menimbulkan beban bagi Pemdes karena kuota Dana Desa juga terbatas, potensi rawan “gesekan” apalagi pasca Pilkades. Meskipun ada alternatif diajukan ke Pemda, namun proses dipastikan agak lama. Kemudian desa dengan Penduduk lebih kecil, tetap akan kesulitan memenuhi 14 Kriteria / 9 kriteria dan diluar penerima bantuan. “Potensi masalahnya adalah bagi rata semua warga desa”, ujarnya. Keempat, selain potensi “gesekan” di tingkat desa, korupsi dan Penyalahgunaan Penggunaan adalah potensi terbesar dalam penyaluran BLT apabila perangkat pendukung, mekanisme dan pengawasan belum memadahi. ***

Permendes 6/2020 Dikritisi, Komite I DPD: Penyaluran Dana Desa Jadi “Ruwet”

Impor November 2024 Turun 10,72%

Neraca Perdagangan November 2024 Surplus Bulanan 55 Kali Berturut-Turut

PO Bus Yang Layani Angkutan Mudik Terancam Sanksi

Naik 8,0%, Investasi Triwulan I Tahun 2020 Tembus Rp 210,7 Triliun

Berita Terkait

MNC Land BIP Sepakati Transaksi Jua Beli Aset Tanah MNC Bali Resort Rp5,5 Triliun

Pemerintah Dorong Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap

Impor November 2024 Turun 10,72%

Neraca Perdagangan November 2024 Surplus Bulanan 55 Kali Berturut-Turut

Ekspor Produk Halal Indonesia Tembus Rp673,90 Triliun

Komisi VII DPR Siapkan Rencana Kelanjutan Sritex

Naik 8,0%, Investasi Triwulan I Tahun 2020 Tembus Rp 210,7 Triliun

Gerakan Indonesia Peduli dan Bersatu Mendukung Himbauan Pemerintah

Gerakkan Ekonomi Desa, Pengusaha Pertanian Didorong Jaga Ketahanan Pangan

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

ACRO Bagi Dividen Interim Rp10,15 per Saham, Catat Jadwalnya

Merdeka Copper Gold Lunasi Pokok dan Bunga Obligasi IV/2023 Seri A Rp817,71 Miliar

IHSG Naik 1,61% di Level 7.096,445

AGII Siap Lunasi Obligasi dan Sukuk Jatuh Tempo Seri A Rp177,7 Miliar

Rehat di Posisi 7.071,327, IHSG Sesi I Naik 1,25%

Berita Populer

RUPS LB Tetapkan Yudi Firman Sebagai Pemimpin Baru PT Metromini

Pendapatan Techno9 Indonesia Ditargetkan Tumbuh 30% pada 2025

Gus Choi: Mantan Kepala BKKBN Akui Didukung Tokoh NU Dalam Pemberantasan Kemiskinan

Dukung Program Kemensos, DNIKS Gelar Konsolidasi dan Rakernas Pada Pebruari 2025

Ini Nama 27 Kader PDIP Yang Dipecat

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Permendes 6/2020 Dikritisi, Komite I DPD: Penyaluran Dana Desa Jadi “Ruwet”

BacaJuga :

PO Bus Yang Layani Angkutan Mudik Terancam Sanksi

Naik 8,0%, Investasi Triwulan I Tahun 2020 Tembus Rp 210,7 Triliun

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist