JAKARTA-Kekayaan alam yang dikelola PT Freeport Indonesia adalah masa depan Indonesia.
Maka persoalan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2021 mendatang juga harus mempertimbangkan berbagai dimensi.
“Divestasi 51 persen untuk Indonesia merupakan komitmen pemerintahan Jokowi. Komitmen ini wajib direalisasikan supaya tidak hanya menjadi wacana,” tegas Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo dalam diskusi publik bertajuk “Freeport bagi Masa Depan: Mana yang bermanfaat sebesar-besarnya Bagi Bangsa”, di Jakarta, Jumat malam (27/10).
Menurut Benny, pemerintah juga harus memperhatikan suara orang Papua.
Karena itu, proses negosiasi jangan hanya milik elit saja.
Proses negosiasi jangan hanya menjadi urusan orang Jakarta saja.
“Pemerintah musti mendengarkan perspektif saudara-saudara kita di Papua. Setahu saya, menteri ESDM Ignasius Jonan sudah menjalin dialog. Tapi musti benar diakomodasi aspirasi mereka, jangan sampai jatuhnya hanya basa-basi,” tandas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI itu.
Selanjutnya, Analis Hukum Internasional Raymond Sihombing memandang, persoalan kontrak PT Freeport Indonesia berpeluang untuk diajukan ke Arbitrase Internasional.
