Meski tetap ada peluang menang, namun harus dipikirkan upaya yang harus dipersiapkan jika pada akhirnya bermuara ke sana.
“Jadi pemerintah harus mempersiapkan secara serius sejak sekarang, segala alternatif jika memang harus diselesaikan via Arbitrase Internasional,” ungkap Raymond.
Dalam konteks Sumpah Pemuda, menurut Raymond yang menyelesaikan doktoralnya di Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia, persoalan kontrak itu mesti dipandang untuk jangka panjang.
Belum lagi soal dampak ekologis yang ditimbulkan.
“Jangan atas nama nasionalisme dan kedaulatan kita malah rugi karena belum siap, misalnya terkait pendanaan atau sumber daya manusia,” kata Raymond yang kini bermukim di Moskow itu.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyampaikan, untuk membangun smelter atau pengolahan mineral tidak semudah itu di Indonesia.
“Masing-masing jenis mineral memiliki perlakuan yang berbeda. Untuk tembaga itu tidak murah ongkosnya, berbeda dengan mineral yang lainnya,” ungkapnya.
Masyarakat, demikian Prastowo, seyogyanya melihat persoalan tersebut secara lebih jernih.
Menurut Prastowo, pertimbangan yang digunakan tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga menimbang soal iklim investasi.
