Pertamina harus didukung untuk berbisnis secara sehat, murni dan bersih. Untuk apa ada direksi bila kebijakan-kebijakannya masih diintervensi oleh kepentingan yang bersumber dari kepentingan politik? Mestinya direksi dilepas untuk menentukan arah perusahaan, pemerintah cukup memberikan target dan direksilah yang berperan mencapai target minimal dari pemerintah.
Hal ini sangat penting supaya publik bisa menilai ketika kegagalan terjadi, siapa sebetulnya yang gagal. Tidak seperti kondisi saat ini serba samar, ketika Pertamina rugi publik cenderung menyalahkan Pertamina secara korporasi, padahal kerugian terjadi sebagai akibat kebijakan pemerintah dan bukan kebijakan korporasi. Hal hal seperti ini harus diakhiri demi masa depan BUMN kita secara umum.
Atas keberhasilan Pertamina pada 2015 mampu melewati masa sulit, juga tidak boleh membuat Pertamina berbangga diri berlebihan, karena tantangan kedepan justru semakin besar dan semakin berat akibat terus menurunnya harga minyak dunia. Tantangan tidak hanya datang dari faktor external tapi juga datang dari internal pemerintah sendiri, seperti maraknya perseteruan antara BUMN dan bahkan persaingan yang tidak sehat dari sesama BUMN.
Kementrian BUMN yang hingga kini tidak punya konsep tentang masa depan BUMN kita menjadi tantangan yang tidak ringan untuk dihadapi, salah satunya persaingan antara Pertamina dengan PGN. Persaingan yang justru memecah fokus BUMN kita untuk semakin besar, karena harus berhadapan dengan anak bangsa sendiri. Maka itu sangat penting agar kementrian BUMN segera melakukan pembenahan, melakukan evaluasi menyeluruh tentang BUMN. Berapa BUMN yang ideal, BUMN disektor apa saja yang perlu, BUMN mana yang harus dimerger, BUMN mana yang harus dilepas atau dilikuidasi.
