JAKARTA0Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan apabila ekonomi terus tumbuh namun tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, maka di satu titik itu akan menimbulkan beban tambahan seperti biaya pengeluaran perusahaan.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di acara Seminar Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018, Kamis (20/09).
Pemerintah mengembangkan skema Public Private Partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Dalam kurun 10 tahun ke belakang, Pemerintah telah berusaha mengembangkan skema Public Private Partnership. Kementerian Keuangan kemudian mendirikan PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),” katanya di Grand Hyatt Jakarta.
Skema pembangunan menggunakan PPP saat ini menurutnya masih perlu dikembangkan. Ia menuturkan, membangun infrastruktur tidak sekedar membangun tembok dan aspal tetapi membutuhkan persiapan yang detail dan mendalam seperti perencanaan masalah teknis, assessment ekonomi, maupun sosial. Terlebih lagi, proyek infrastruktur merupakan komitmen jangka panjang.
Komentari tentang post ini