JAKARTA-Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Salestinus menilai keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dkk menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Jokowi diduga bertujuan untuk mendelegitimasi keputusan Pansel Capim KPK.
Sebagai Pejabat Negara, sikap demikian jelas tidak elegan, bahkan kekanak-kanakan, karena proses pemilihan Capim KPK adalah domain Presiden, DPR dan masyarakat.
“Sikap Presiden menyerahkan 10 nama Capim ke DPR tanpa perubahan dan keputusan Komisi III DPR RI terhadap 5 Capim KPK terpilih dengan ketuanya Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi alasan utama pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden Jokowi jelas sebuah sikap yang sangat tidak bertanggung jawab dan demonstrative,” jelas Petrus di Jakarta, Selasa (17/9).
Dia melihat, ada 3 pihak yang menjadi target dalam aksi pengembalian mandat pimpinan KPK untuk mendelegitimasi keputusannya yaitu Pansel Capim KPK, Presiden Jokowi dan Komisi III DPR RI. Namun sayangnya, sebagai Pejabat Negara, sikap demikian jelas tidak elegan.
Karena itu masyarakat patut mempertanyakan apa motif dibalik sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden.
Mirisnya lagi, pengembalian mandate ini disertai harapan agar tetap bertugas hingga Desember 2019.
Sikap ini jelas sangat paradoxal, karena mendeclare mengembalikan mandat pimpinan KPK kepada Presiden tetapi masih meminta agar Presiden tetap mempercayakan untuk kembali memimpin KPK hingga Desember 2019.
“Ini nampak seperti orang kehilangan akal sehat, panik dan hendak permainkan Lembaga Negara yaitu KPK,” tegas Petrus.
Apalagi terdapat pernyataan bahwa tanggung jawab pengelolaan tugas pimpinan KPK diserahkan kepada Presiden.
“Ini namanya KPK sebagai lembaga superbody tetapi dipimpin oleh orang-orang yang karakter kepemimpinannya lemah. Orang yang lemah selalu melampiaskan sikap ketidaksetujuannya atas sesuatu hal dengan cara-cara demonstrative,” tegasnya.
