JAKARTA-Upaya pembangkangan yang dilakukan 75 Pegawai KPK nonaktif hingga kini terus dilakukan.
Aksi ini dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh ICW, YLBHI, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas dan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi dll), sebagai perilaku oportunis, anomali (tabrak sana tabrak sini), tanpa mengindahkan “tata krama” atau “fatsun politik”.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menduga aksi dukungan ini demi melindungi koruptor “big fish” yang selama ini diproteksi oleh Novel Baswedan dkk.
“Saya menduga, politisasi 75 Pegawai KPK nonaktif adalah perilaku kelompok oportunis yang menyandera KPK demi kepentingan koruptor kakap atau big fish,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus di Jakarta, Selasa (1/6).
Menurutnya, perilaku oportunis, melahirkan aksi-aksi yang mengarah kepada sikap-sikap “intoleran” terhadap pemerintah.
Sikap intoleran ini tercemin dari aksi menuntut pembatalan hasil TWK 1.271 yang sudah lulus, meminta penundaan pelantikan 1.271 Pegawai KPK menjadi ASN.
Tak hanya itu, aksi kelompok intoloren ini juga menuntut pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK serta mengancam Presiden Jokowi sebagai penghancur KPK jika tidak melindungi 75 Pegawai KPK nonaktif.
