SURABAYA – Krisis keuangan membayang-bayangi pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur.
Ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur belum menerima anggaran pilgub yang telah ditetapkan bersama oleh pemprov, DPRD Provinsi Jawa Timur, KPU dan  Bawaslu beberapa waktu lalu.
Ketidakpastian anggaran pilgub ini juga dikhawatirkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andre Dewanto, karena hingga saat ini, gubernur belum menandatangani Nota Perjanjain Hibah Daerah (NPHD) baik dengan KPU maupun Bawaslu.
“Kami (KPU,red) belum menandatangani NPHD dengan gubernur, Bawaslu juga belum. Kalau sudah tandatangan berarti sudah ada kepastian anggaran,” ungkap Andre di Surabaya, Kamis (7/3).
Meski demikian, proses pilgub tetap berjalan dengan menggunakan dana rutin KPU termasuk KPU kabupaten/kota yang diperoleh dari APBN.
Menurut Andre, langkah ini terpaksa mereka ambil agar tahapan pilgub berjalan sesuai jadwal.
KPU baik provinsi maupun Kabupaten/kota tetap melakukan proses rekruitment PPS dan PPK.
