Seuai Rapat Paripurna, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berbicara tentang Supres Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Pemerintah.
Puan mengatakan, DPR akan segera menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Terkait hal-hal lain tentu ada mekanisme di DPR yang harus dilakukan. Jangan sakdet saknyet kalo orang Jawa tuh. Jadi hari ini ada berita, ada suratnya itu harus diselesaikan,” ujar mantan Menko PMK tersebut.
“Karena memang ada mekanisme yang harus dijalankan sehingga kalau kemudian berjalan dilapangan itu memang sudah sesuai aturan mekanisme tata tertib yang berjalan di DPR,” lanjut Puan.
Ditambahkanya, DPR dan Pemerintah saat ini juga tengah fokus membahas Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun anggaran 2023.
Meski begitu, Puan memastikan bukan berarti legislasi yang lain tidak mendapat perhatian DPR.
“Kami menyadari hal tersebut urgent, namun juga harus mendengarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian harus kami cerna dan cermati, karena itu penting. Jadi jangan melakukan satu pembahasan itu dengan terburu-buru, kemudian hasilnya tidak maksimal,” paparnya.
Sementara itu terkait dengan RUU Kesehatan yang baru saja disahkan di pembicaraan tingkat I, Puan mengatakan DPR mencermati masih adanya pro dan kontra dari sejumlah kalangan.
Untuk itu, DPR disebut masih akan membuka ruang diskusi sehingga produk legislasi tentang sistem kesehatan nasional tersebut akan semakin komprehensif.
“Di tingkat I sudah diputuskan walaupun memang masih ada dari teman-teman yang masih memberi masukan. Tentunya kami di DPR akan kami cermati bagaimana ke depannya, InsyaAllah pada masa sidang selanjutnya akan dibahas,” tutup Puan.
