“Jadi kalau masih ada Pimpinan dan anggota DPR yang tidak melaporkan LHKPN, itu artinya korupsi masih berdagang di DPR dan menunggu waktu untuk terungkap,” jelasnya.
Ketidakpatuhan melaporkan LHKPN pasti berbanding lurus dengan praktek korupsi.
Dua-duanya datang dari hilangnya kesadaran pribadi untuk transparan dan akuntabel.
Teladan pimpinan DPR penting untuk memastikan gerakan kepatuhan, kedisplinan, transparan dan bertanggungjawab bisa menjadi gerakan yang diikuti oleh semua warga negara.
Hal ini penting sebagai langkah pencegahan sekaligus pendidikan moral bagi publik.
Namun kalau urusan LHKPN setiap tahun selalu saja diisi dengan ketidakpatuhan, itu artinya pemberantasan korupsi tidak pernah benar-benar dilakukan.
Ini buruk untuk pendidikan antikorupsi yang seharusnya menjadi sesuatu yang serius bagi bangsa ini.
“Teriakan Prabowo untuk memerangi korupsi yang berapi-api itu nampaknya hanya isapan jempol, nggak ngaruh buat anggota hingga pimpinan DPR. Maka jangan heran kalau dicibir public,” pungkasnya.
