MEDAN-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginginkan agar para ahli yang tergabung dalaM Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) berinovasi mengembangkan lompatan teknologi dalam pengelolaan bidang Sumber Daya Air (SDA) secara terpadu dalam era digital saat ini.
“Kita butuh lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan kita. Begitu juga dengan HATHI, dalam PIT ke-35 ini harus penuh dengan lompatan yang sejalan dengan perkembangan teknologi,” tuturnya saat membuka acara tahunan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-35 yang berlangsung selama tiga hari 7-9 September 2018 di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat malam (7/8/2018).
Menurut Menteri Basuki untuk mengejar ketertinggalan, tidak lagi bekerja hanya linier dengan langgam musik pop apalagi musik keroncong. Untuk mengejar ketertinggalan harus dengan langgam musik rock and roll.
“Siapa yang sangka pada Asian Games 2018 rangking Indonesia naik dari 17 menjadi ranking 4, dari sebelumnya hanya peroleh 4 medali emas menjadi 31 medali emas. Siapa yang menyangka Indonesia bisa menyediakan semua venue dalam waktu 1,5 tahun saja. Kemudian siapa yang menyangka bisa mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.852 km pada tahun depan, dan membangun 49 bendungan baru, semua ini tentunya merupakan lompatan yang harus kita lakukan,” kata Menteri Basuki.
Kontribusi pemikiran dari HATHI juga sangat diperlukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air. Keterlibatan semua pihak dalam masa pembahasan RUU SDA sangat penting agar dihasilkan regulasi pengelolaan SDA terpadu yang lebih baik dari sebelumnya.
Pada Sabtu pagi, hari ke-2 penyelenggaraan PIT HATHI, Menteri Basuki dalam arahannya menyampaikan Indonesia dapat belajar dari negara lain salah satunya Korea Selatan (Korsel) dalam manajemen sumber daya air (SDA).
“Korea memiliki isu yang sama dengan Indonesia yakni quantity and quality of water. Dalam mengatasinya, Korea memiliki Smart Water Initiative. HATHI bisa merumuskan masalah terkait manajemen air bagi Indonesia yang bisa digunakan sebagai rujukan Kementerian PUPR,” jelasnya.
