Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris ke dalam dokumen legal penyelenggaran pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030.
Komitmen penurunan emisi Indonesia dalam Persetujuan Paris adalah sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan dari pihak eksternal seperti organisasi internasional maupun dari negara anggota UNFCCC lain.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia selama COP 21, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pada 19 Oktober 2016.
Dengan demikian perjanjian ini telah bersifat mengikat atau legally binding.
Jika pemerintah mengabaikannya maka berpotensi Melanggar UU yang berlaku.
Untuk itu pemerintah Jokowi sebagai upaya mitigasi dan adaptasi, telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan dari 17 persen menjadi 23 persen dari total konsumsi energi pada tahun 2025 dan 29 persen pada tahun 2030.
Janji yang hebat pada dunia, namun permasalahnya upaya ke arah pencapaian itu belum menunjukkan hasil yang berarti.
Banyak sekali aral melintang yang justru datang dari ketidakmampuan BUMN dalam hal ini BUMN energi mengikuti misi Presiden Jokowi.
Mana Inovasi?
Namun apa yang dikerjakan olen Indonesia? terutama BUMN yang menjadi tulang punggung Indonesia dalam peningkatan bauran energi?
Mereka ternyata tidak kemana mana, kehilangan inovasi dan terobosan. BUMN energi Indonesia telah menaruh topeng yang buruk ke wajah
Sinuhun dihadapan para pemimpin dunia lainnya.
