JAKARTA-Pluralisme bidang ekonomi di Indonesia dinilai belum adil, karena distribusi APBN ke daerah belum merata.
“Masalah pluralisme ideologi nanti akan bergeser menjadi pluralisme ekonomi, dan ini akan menjadi bom waktu bagi Indonesia,” kata Ketua umum Ikatan Sarjana NU (ISNU), Ali Masykur Musa dalam diskusi “Mencari Pemimpin Pluralis dan Anti Korupsi” di Jakarta, Selasa,(17/12).
Lihat saja, kata Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencotohkan dari subsidi BBM saja lebih banyak yang menikmatinya di Pulau Jawa, sementara luar jawa malah sedikit.
“Dari Rp217 triliun dana BBM bersubsidi sekitar 72%, penikmatnya di Jawa,” ujarnya.
Begitu juga dana transfer daerah yang mencapai Rp590 triliun, sambung Ali, lebih banyak mengalir ke Jawa ketimbang pulau yang lainnya.
“Hal yang sama terjadi pada subsidi BBM untuk kalangan petani dan nelayan, dari 50 juta kilo liter, mereka hanya mendapat jatah 2 juta kilo liter,” terangnya.
Ketimpangan pluralisme ekonomi ini, ujar Ali, terlihat juga dari penguasaan ekonomi Indonesia yang hanya dipegang oleh 180 orang kaya.
“Data Forbes menyebut 180 orang kaya ini, asetnya sekitar Rp1300 tiliun, yang hampir menyamai APBN,” tegasnya.
Menurut capres konvensi Partai Demokrat ini, pluralisme di Indonesia belum terjawab.
