Maka siapapun yang akan menjadi presiden yang akan datang harus mampu membaca pluralisme.
“Indonesia ini bukan hanya jawa,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari mengakui selama postur APBN masih seperti ini, sulit untuk menjadikan pemerataan ekonomi di Indonesia.
“Total dana APBN yang mencapai Rp1800 triliun itu, 60% untuk belanja rutin, alias gaji pegawai, jadi mana mungkin bisa merata ke daerah,” terangnya.
Sementara sisa APBN yang mencapai 40% itu, kata Hajriyanto, 20% untuk membiayai berbagai macam sektor, lalu 20% lagi dianggarkan untuk utang.
“Jadi ya memang sulit mengharapkan perubahan selama paradigma APBN seperti ini,” tuturnya.
Selain terbentur masalah ekonomi, lanjut Ketua DPP Partai Golkar ini mengakui Indonesia sebagai bangsa yang pluralis.
Karena itu, dalam konteks yang luas Indonesia yang majemuk ini membutuhkan pemimpin yang berjiwa pluralis, memahami kemajemukan dengan baik atas Indoensia yang beragam.
“Maka aneh, kalau pemimpin bangsa ini tak punya kesadaran tinggi terhadap pluarislme, dan itu bisa mengundang gerakan sparatisme, desintegrasi, dan mengancam NKRI,” tandasnya.
Baik pluralisme suku, agama, ras dan antar golongan. Namun, tantangan yang terbesar bangsa ini adalah melawan korupsi.
