Marcel Gual juga menyoroti bahaya kenaikan PT terhadap struktur politik nasional.
“Ambang batas 7% secara efektif akan memastikan bahwa parlemen hanya diisi oleh segilintir partai raksasa yang memiliki sumber daya finansial tak terbatas. Ini bukan penyederhanaan partai, melainkan penguatan oligarki politik,” kritiknya.
Ia menambahkan, usulan ini membuktikan bahwa partai-partai besar lebih mengutamakan stabilitas elite dan kekuasaan abadi mereka ketimbang representasi aspirasi publik yang beragam.
Kenaikan PT, kata dia, akan menutup pintu bagi partai-partai baru atau partai berbasis ideologi minoritas, sehingga aspirasi minoritas di masyarakat semakin sulit mendapat saluran resmi di parlemen.
Marcel Gual mengingatkan bahwa usulan PT 7% ini berpotensi besar memicu apatisme politik yang lebih luas dan memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
“Pesan yang dikirimkan kepada publik adalah: ‘Suara Anda tidak penting jika tidak memilih partai yang dominan.’ Sentimen ini, seperti yang terlihat dalam demonstrasi ‘Bubarkan DPR’ sebelumnya, menunjukkan betapa besarnya kejenuhan publik terhadap parlemen yang dianggap hanya mewakili kepentingan elite,” tegas Marcel Gual.
Ia mendesak agar DPR dan partai politik memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk menaikkan, tetapi untuk meninjau ulang secara mendasar sistem ambang batas parlemen demi menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan proporsional.
